PENDAHULUAN
Kenapa
saya memilih judul ini....??. Tidak lain karena saya prihatin, di
Sumatera Barat yang merupakan tanah leluhur saya sebagai orang
Minangkabau, berkembang opini bahwa sistem tanah ulayat menghambat
pembangunan. Opini yang sangat tidak saya sukai. Saya ingin melawan
opini, yang dibentuk entah oleh siapa ini. Bagi saya, hilang tanah
ulayat hilang Minangkabau. Dan saya tidak ingin itu terjadi. Disamping
itu, terdapat usaha-usaha baik oleh perorangan, maupun oleh kelompok,
untuk menguasai Tanah Ulayat milik masyarakat Minangkabau di tanah
leluhur mereka sendiri. Usaha-usaha ini menyebabkan terjadinya sengketa
tanah yg berkepanjangan. Supaya Tanah Ulayat tidak dituding sebagai
Tanah Terlantar, yang sering di jadikan alasan oleh Pihak-Pihak yang
ngiler untuk mencaplok tanah ulayat tersebut, saya ingin mengajukan
sebuah usulan, agar Kaum atau Nagari yang secara adat merupakan pemilik
dari Tanah Ulayat tersebut, menghidupkan tanahnya dengan megelolanya
sesuai prinsip-prinsip Corporate Farming.
TANAH ULAYAT
Menurut Peraturan
Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman
Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pasal-1 Ayat (2)
mendefinisikan :
Tanah ulayat adalah bidang tanah yang diatasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu.
Sedangkan Hak Ulayat didefinisikan pada Pasal-1, Ayat (1), sbb :
Hak ulayat dan yang serupa itu dari mesyarakat hukum adat (untuk selanjutnya disebut hak
ulayat), adalah kewenagan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk
mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi
kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahirian dan batiniah turun menurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.
Menurut Peraturan ini, selanjutnya dinyatakan :
Menurut
kepemilikannya banyak juga para ahli mendifinisikan jenis-jenis tanah
ulayat ini, seperti menurut Burhan, (1977: 304, dalam Azwar, 2005: 60),
tanah ulayat menurut kepemilikannya dapat dibagi atas 3 (tiga) yaitu:
Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila :
a) terdapat sekelompok orang yang masih merasa
terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga
terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga
bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang
mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut
dalam kehidupannya sehari- hari;
b) terdapat
tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga
persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya
sehari-hari, dan
c) terdapat
tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah
ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum
tersebut.
1. Tanah Ulayat kaum : Tanah ulayat kaum ialah tanah ulayat yang dimiliki oleh suatu
kaum dengan penguasaan kepala kaum atau mamak kepala waris
2. Tanah Ulayat Suku : Tanah ulayat suku adalah tanah ulayat yang dimiliki oleh suatu
2. Tanah Ulayat Suku : Tanah ulayat suku adalah tanah ulayat yang dimiliki oleh suatu
suku dengan penguasaan kepala suku, penghulu suku.
3. Tanah Ulayat Nagari : Tanah Ulayat Nagari adalah tanah ulayat yang dimiliki oleh
3. Tanah Ulayat Nagari : Tanah Ulayat Nagari adalah tanah ulayat yang dimiliki oleh
seluruh ”anak nagari” atau “anak kemenakan”, dengan penguasaan penghulu-penghulu
suku yang ada di nagari bersangkutan. Biasanya ulayat nagari ini masih merupakan
hutan yang belum digarap yang berfungsi sebagai cadangan perkembangan anak.
Integrated Corporate Farming adalah
suatu bentuk kerjasama ekonomi dari sekelompok petani dengan orientasi
agribisnis melalui konsolidasi pengelolaan lahan sehamparan dan
peternakan serta unsur keterpaduan lainnya, dengan tetap menjamin
kepemilikan lahan pada masing-masing petani, sehingga efisiensi usaha,
standarisasi mutu, dan efektivitas serta efisiensi manajemen pemanfaatan
sumber daya dapat dicapai.
Ciri pokok dari Integrated Corporate Farming adalah sebagai berikut :
(1) sekelompok petani dan peternak (atau Petani yg sekaligus Peternak) sehamparan mempercayai pengelolaan lahannya kepada suatu lembaga agribisnis dengan suatu perjanjian kerjasama ekonomi tertentu, dimana petani bertindak sebagai pemegang saham sesuai dengan perluasan kepemilikannya;
(2) Integrated Corporate Farming dibentuk melalui musyawarah/mufakat antar para anggotanya dengan memperhatikan sosial dan budaya setempat;
(3) Integrated Corporate Farming dipimpin oleh manajer profesional, yang dipilih oleh petani serta dikelola secara transparan, demokratis sesuai dengan kaidah bisnis komersial;
(4) Integrated Corporate Farming mensyaratkan skala usaha optimal, sesuai dengan kondisi dan kapasitas sumberdaya setempat, potensi dan kapasitas pengembangan agroindutri dan pemasaran, dan ketersediaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, serta kemampuan teknis pengelolaan dalam satu manajemen; dan
(5) Cakupan kegiatan Integrated Corporate Farming tetap bertumpu pada komoditas unggulan di wilayahnya, dan memperhatikan peluang pengembangan dan diversifikasi, baik secara vertikal maupun horizontal.
Keberhasilan Integrated Corporate Farming akan lebih cepat dicapai apabila didukung oleh berbagai faktor antara lain: (1) Pengembangan Integrated Corporate Farming Corporate Farming
dilaksanakan secara terpadu dengan pengembangan ekonomi wilayah
setempat; (2) Tersedianya lapangan pekerjaan alternatif lain bagi petani
yang mempercayakan pengelolaan lahannya kepada Integrated Corporate Farming Corporate Farming; (3) Tersedianya dana khusus untuk memulai usaha (start-up business) dan seed capital
bagi petani untuk memulai kegiatan baru; dan (4) Terdapat lembaga
(pemerintah/non pemerintah) yang mampu berfungsi sebagai fasilitator.
Berbagai hambatan yang diduga akan dapat timbul dalam pelaksanaan Integrated Corporate Farming,
apabila antara lain : (1) Petani tidak berkeinginan mempercayakan
lahannya untuk dikelola secara korporasi karena alasan ikatan emosional
dan kultural; (2) Pada tahap awal Integrated Corporate Farming cenderung
mengurangi lapangan pekerjaan, terutama bagi petani yang tidak memiliki
lahan; (3) Adanya perbedaan persepsi antar petani dalam satu hamparan
terhadap Integrated Corporate Farming ; (4) Kesulitan mencari
alternatif usaha bagi para petani kecil yang masih melibatkan
kelembagaan tradisional seperti bawon, ceblokan, kedokan, tebasan dan
lainnya; (5) Pembentukan Integrated Corporate Farming dapat
menjadi sumber konflik pranata sosial di pedesaan antara buruh dan
manajer; dan (6) Adanya kemungkinan ketidak-terpaduan dalam pembinaan
sistem agribisnis termasuk pengembangan prasarana dan penyediaan sarana
agribisnis.
Dalam pelaksanaannya, bentuk Integrated Corporate Farming tersebut, tetap mengacu kepada bagan produksi umum sebagai berikut :
Dalam pelaksanaannya, bentuk Integrated Corporate Farming tersebut, tetap mengacu kepada bagan produksi umum sebagai berikut :
PADA TANAH ULAYAT MINANGKABAU
Mungkinkah
menerapkan Integrated Corporate Farming pada Tanah Ulayat di Minangkabau
Sumatera Barat ?. Mungkin..., bahkan Sangat Mungkin, tergantung kepada
kemauan Kaum Pemilik Tanah Ulayat tersebut. Untuk itu lakukanlah
musyawarah kaum untuk mendapat kesepakatan bahwa Tanah Ulayat Kaum,
sebagian atau seluruhnya, akan di kelola dengan sistem manjemen modern.
Tuangkan kesepakatan tersebut dalam bentuk hitam diatas putih, agar
mempunai kekuatan hukum formal berupa Akta Kesepakatan Kaum di depan
Notaris. Dalam kesepakatan ini juga sudah harus ditentukan/disepakati
apakah akan dikelola sendiri atau di serahkan kepada pihak lain secara
profesional. Bentuk sebuah perusahaan berbadan hukum. Saya menganjurkan
perusahaan ini berbentuk Perseroan Terbatas, dengan pemegang sahamnya
adalah anggota kaum yg ditunjuk sebagai Dewan Komisaris dalam
PT tersebut.
Rapat Komisaris
dapat menunjuk Badan Eksekutif yang dipimpin oleh seorang profesional
dengan jabatan Presiden Direktur dan beberapa Direktur lainnya, sesuai
dengan bentuk organisasi yang akan di bangun. Jabatan direktur in bisa
merupakan salah seorang anggota kaum, yg menurut Niniak Mamak di Dewan
Komisaris layak untuk menjadi Presiden Direktur dan Direktur-Direktur
lainnya. Tentu saja kriteria layak tidak layaknya didasarkan atas
profesionalisme.
Pengembangan Integrated Corporate Farming harus
dilakukan secara bertahap mulai dari konsolidasi manajemen secara
parsial, konsolidasi pengelolaan secara penuh menuju kepada penataan
lahan untuk mencapai skala pengelolaan ekonomis. Tahap-tahap
pengembangan adalah:
(1)
Tahap persiapan yang meliputi: (a) Studi Diagnostik untuk mendapatkan
gambaran mengenai karakteristik wilayah dan (b) Perancangan model untuk
membangun aturan dan organisasi Integrated Corporate Farming
dimana dicantumkan kesepakatan hak dan kewajiban pemilik dan pengelola;
(2) Tahap pengembangan model yang meliputi perancangan konsolidasi
manajemen produksi untuk mencari manfaat (nilai tambah) dari kesatuan
manajemen produksi (on-farm) dan mengupayakan alternatif sumber penghasilan lain (off farm dan non-farm)
dan perancangan konsolidasi manajemen olah hasil dan pemasaran; (3)
Tahap penataan lahan, dimana diharapkan anggota kaum telah mempercayakan
pengelolaan usaha kepada Integrated Corporate Farming; dan (4)
Tahap pemantapan model, dimana anggota kaum sudah melakukan konsolidasi
manjamen secara penuh dan telah terjadi perluasan kesempatan kerja (di
dalam atau di luar Integrated Corporate Farming).
PENUTUP
Rasanya (hmmm...terpaksa saya maiun
persaan...he..he..he..), Integrated Corporate Farming Kaum atau Nagari
ini, akan dapat dijalankan dengan baik, apabila semua anggota kaum atau
Para Niniak Mamak Pengurus Nagari, mendukung kesepakatan pembentukkan
Integrated Corporate Farming ini. Sedangkan keberhasilan komersial,
akan sangat tergantung kepada bagaimana Para Eksekutif menjalankan
perusahaan, mulai dari kejelian menangkapa peluang pasar, proses
produksi mulai pengadaan bibit, penanaman komoditi pertanian/perkebunan
dan pembesaran ternak, sampai pemasarannya. Integrated Corporate
Farming akan sangat bisa bersaing dengan perusahaan=perusahaan
perkebunan swasta besar, yang selalu mengincar Tanah Ulayat Masyarakat
Minangkabau. Kalau Tanah-Tanah Ulayat tersebut telah dimanfaatkan oleh
Kaum, tidak ada lagi peluang bagi pihak luar untuk mencaplok Tanah
Ulayat Minangkabau di Sumatera Barat dan sekitarnya.
(artikel ini saya olah dari berbagai pengalaman kerja dan berbagai sumber)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentar,Saran dan Kritik, yang membangun, sangat kami hargai.